JAKARTA – Ada sebuah lelucon gelap (dark joke) yang sering berbisik di lorong-lorong gedung parlemen kita. Untuk menjadi kasir minimarket atau staf administrasi di ruko pinggir jalan, seorang anak muda hari ini wajib menyodorkan ijazah sarjana dengan indeks prestasi yang nyaris sempurna. Namun, untuk duduk di kursi empuk Senayan dan mengetok palu anggaran triliunan rupiah, modal selembar ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas saja sudah lebih dari cukup.
Tentu saja ini sah secara konstitusional. Hanya saja, ada keganjilan yang sulit dicerna akal sehat ketika kita melihat bagaimana mesin legislasi modern ini dijalankan.
Beberapa waktu belakangan ini, publik kembali disuguhi komedi gelap birokrasi saat menelusuri profil pendidikan para wakil rakyat kita di situs resmi parlemen. Sebagian hanya mencantumkan riwayat pendidikan menengah, sementara sebagian lainnya memamerkan gelar akademik yang asal-usul kampusnya tampak sangat misterius dan seolah malu-malu untuk diverifikasi.
Mungkin kita bisa berargumen bahwa demokrasi memang tidak boleh mendiskriminasi warga negara berdasarkan gelar sarjana. Akan tetapi, romantisme kesetaraan politik ini langsung membentur tembok realitas, begitu mereka dibagi ke dalam alat kelengkapan dewan yang sangat spesifik.
Bayangkan sebuah ruang operasi bedah saraf yang dipimpin oleh seseorang yang baru saja lulus kursus pertolongan pertama. Atau sebuah rumah sakit yang memperbolehkan siapa saja menjadi direktur operasional hanya karena memenangkan voting pasien. Pun sebuah pesawat yang menyerahkan panel kokpit kepada orang yang paling populer di ruang tunggu bandara.
Tentu terdengar absurd. Bukan karena profesi tertentu harus dimonopoli kaum akademisi, melainkan karena semakin rumit sebuah sistem, semakin besar tuntutan terhadap kemampuan memahami sistem tersebut. Alhasil, analogi-analogi tersebut mungkin terdengar kejam, tetapi konon itulah pemandangan sehari-hari di ruang rapat komisi parlemen kita.
Di Komisi XI, misalnya, para legislator berhadapan langsung dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang berbicara soal instrumen hedging, suku bunga acuan, hingga anatomi defisit fiskal yang rumit. Sementara di Komisi III, mereka harus membedah filsafat hukum pidana dan rekayasa pasal bersama para profesor hukum. Ketika kapasitas kognitif dan literasi teknokratis sang wakil rakyat tertinggal jauh di belakang mitra kerjanya, fungsi pengawasan otomatis berubah menjadi panggung sandiwara yang timpang.
Asimetri Informasi dan Jerat Tukang Stempel
Secara konseptual, teoretisi politik Hanna Pitkin (1967) pernah membedakan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Parlemen memang harus menjadi cermin sosiologis masyarakatnya, tetapi pada akhirnya yang menentukan nasib rakyat adalah kapasitas substantif wakilnya dalam merumuskan kebijakan.
Samuel P. Huntington (1968), juga pernah mengingatkan bahwa modernisasi menciptakan institusi-institusi yang semakin kompleks dan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai. Dalam konteks parlemen, kapasitas itu pada akhirnya melekat pada individu yang menempati kursi kekuasaan. Sulit membayangkan kualitas legislasi meningkat apabila kemampuan memahami substansi kebijakan, justru tertinggal dari kompleksitas masalah yang ingin dipecahkan.
Sementara ilmuwan politik Donald R. Matthews (1985), juga menegaskan bahwa modernisasi negara menuntut apa yang disebut sebagai legislative professionalization. Sebuah kondisi ketika parlemen tidak lagi bekerja seperti perkumpulan politisi paruh waktu, melainkan seperti institusi profesional yang diisi orang-orang dengan kapasitas, keahlian, sumber daya, staf ahli, dan waktu kerja yang memadai untuk memahami persoalan negara yang kompleks.
Kompleksitas masalah negara modern tidak lagi bisa diselesaikan sekadar dengan modal popularitas, kelakar di ruang sidang, joget ngibing sambil ketawa-ketiwi, atau gemuknya isi tas logistik saat masa kampanye di daerah pemilihan.
Ketimpangan ini menghasilkan apa yang dalam literatur ekonomi-politik disebut sebagai asymmetric information yang akut antara legislatif dan eksekutif. Karena tidak menguasai detail teknis makro-ekonomi, transisi energi, atau tata kelola digital, banyak anggota dewan akhirnya hanya menjadi tukang stempel atas draf regulasi yang disodorkan birokrat pemerintah.
Kalaupun mereka bersuara lantang di depan kamera wartawan, kritik yang dilontarkan kerap kali hanya menyentuh kulit luar yang populis dan gagal membongkar jantung permasalahan teknokratisnya.
Cermin Dunia: Parlemen Bukan Ruang Magang
Realitas muram ini sebenarnya bukan monopoli Indonesia semata. Di negara dengan lanskap oligarki dan politik dinasti yang mirip seperti Filipina atau Brasil, fenomena serupa juga mengakar kuat. Kursi parlemen di sana kerap menjadi kavling warisan klan lokal atau panggung pensiun para pesohor yang mengandalkan name recognition ketimbang policy competence.
Sebaliknya, jika kita menengok negara-negara demokrasi yang lebih terlembaga seperti Jerman, Inggris, atau tetangga dekat seperti Singapura, partai politik mereka bertindak sebagai saringan meritokrasi yang sangat kejam. Di sana, rekrutmen kader untuk posisi parlemen menuntut rekam jejak intelektual dan kepakaran spesifik yang teruji, sebelum seseorang diizinkan berdebat menentukan nasib jutaan kepala.
Indonesia tentu tidak harus meniru secara persis. Demokrasi kita lahir dari konteks sosial yang berbeda. Akan tetapi, ada pelajaran yang patut dicatat. Semakin modern sebuah negara, semakin tinggi pula ekspektasi terhadap kualitas manusia yang mengisi lembaga perwakilannya.
Dalam literatur representasi politik, setidaknya terdapat dua model legitimasi. Pertama, descriptive representation, yakni wakil rakyat harus mencerminkan keragaman masyarakat. Kedua, substantive representation, yaitu kemampuan menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Keduanya penting. Masalah muncul ketika representasi deskriptif berhenti pada simbol, sementara kapasitas substantif tertinggal jauh di belakang.
Barangkali terlalu naif jika kita berharap syarat pencalonan anggota dewan segera dinaikkan menjadi minimal sarjana melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Para elit partai tentu enggan mengamputasi lumbung suara instan mereka yang berasal dari kalangan figur populer minim literasi kebijakan. Namun, membiarkan komisi-komisi strategis terus dihuni oleh mereka yang gagap secara teknokratis, adalah sebuah perjudian besar bagi masa depan republik ini.
Publik pada akhirnya tidak memilih anggota DPR untuk sekadar duduk, ngobrol ke sesamanya, tenggelam dalam chating dan scrolling di gawai pribadi, mengangkat tangan, tepuk tangan dan bercelutuk yang kurang intelek. Atau cukup melipir sebentar ke Senayan demi mengisi absensi. Mereka dipilih untuk memahami, mengawasi, mempertanyakan, dan bila perlu menolak kebijakan yang merugikan rakyat.
Selembar ijazah memang tidak pernah menjamin integritas moral seseorang di panggung kekuasaan. Kita tahu persis banyak koruptor di negeri ini justru menyandang gelar akademis yang berderet panjang. Kendati demikian, meremehkan standar kompetensi intelektual di lembaga pembuat undang-undang sama saja dengan menyerahkan kemudi pesawat komersial di tengah cuaca buruk kepada penumpang, yang kebetulan paling banyak tersenyum di baliho jalanan.
Maka polemik ijazah “malu-malu nan misterius” sebenarnya hanyalah gejala permukaan. Persoalan yang lebih besar tersembunyi di bawahnya. Bukan semata apakah seseorang memiliki gelar tertentu, melainkan apakah sistem politik kita telah menempatkan kompetensi sebagai prasyarat penting dalam rekrutmen elite.
Demokrasi memang tidak mensyaratkan seorang legislator harus bergelar doktor atau dipanggil profesor. Namun demokrasi yang sehat juga tidak bisa terus-menerus bergantung pada keberuntungan, berharap bahwa orang yang duduk di kursi pengambil keputusan akan belajar memahami persoalan setelah terpilih.
Sebab parlemen bukan ruang magang. Dan negara bukanlah laboratorium percobaan tempat jutaan warga menjadi objek dari proses belajar para wakilnya.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Donald R. Matthews, Legislative Recruitment and Legislative Careers, Legislative Studies Quarterly, Washington, Amerika Serikat, 1 Februari 1984, https://doi.org/10.2307/439494
Edward Aspinall & Mada Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, NUS Press, Singapura, Singapura, 15 April 2016, https://doi.org/10.2307/j.ctv1nth0c
Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley, Amerika Serikat, 1 September 1967, https://doi.org/10.1525/9780520340503
John D. Lees & Malcolm Shaw (eds.), Committees in Legislatures: A Comparative Analysis, Duke University Press, Durham, Amerika Serikat, 1979. Daniel M. Smith, Precursors to Power: The Rise of Japan’s Prime Ministerial Leadership, Stanford University Press, California, Amerika Serikat, 2021, https://doi.org/10.1515/9781503627697
Nelson W. Polsby, Legislatures, dalam Fred I. Greenstein & Nelson W. Polsby (eds.), Handbook of Political Science Volume 5: Governmental Institutions and Processes, Addison-Wesley, Massachusetts, Amerika Serikat, 1975.
Peverill Squire, The Evolution of American Legislatures: Colonies, Territories, and States, 1619-2009, University of Michigan Press, Ann Arbor, Amerika Serikat, 12 Februari 2012, https://doi.org/10.3998/mpub.185291
Pippa Norris, Passages to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 28 September 1997, https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, Amerika Serikat, 1 Januari 1968, https://archive.org/details/politicalorderin0000hunt
