JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 itu sekaligus memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 silam.
Putusan MA diketok pada 30 Oktober 2026, tetapi salinan lengkapnya baru dipublikasikan dan dimasukkan dalam proses minutasi (menyusun, melengkapi, memeriksa, dan mengarsipkan berkas putusan pengadilan) pada Selasa, 10 November 2026. Perkara ini diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Termohon Kasasi.
Majelis hakim kasasi MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dan putusan PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang sebelumnya tidak menerima gugatan tersebut. MA kemudian mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya, dan menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal atau tidak sah.
Suket Dinilai Tak Cukup Buktikan Kelulusan Gibran
Pertimbangan MA tidak berhenti pada persoalan administratif biasa. Majelis menilai PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial ketika terdapat pelanggaran administrasi yang dapat memengaruhi kepentingan publik dan proses demokrasi. MA bahkan menilai persoalan tersebut bukan semata kepentingan seorang kontestan pemilu, tetapi berkaitan dengan hak warga negara untuk memperoleh proses pemilu yang sesuai hukum.
Salah satu titik penting putusan terletak pada dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan Suket. MA menilai certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen lain yang digunakan tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut, menurut pertimbangan majelis, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK di Indonesia. Karena itu, tindakan administrasi dalam menerbitkan keputusan tersebut dinilai tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.
Putusan MA tersebut berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan. Namun MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menilai sengketa tersebut tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres 2024, setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Putusan MA Bukan Otomatis Jalan Menuju Pemakzulan
Dengan putusan MA terbaru, persoalan Suket kini mendapatkan konsekuensi administratif yang lebih konkret. Kemendikdasmen diperintahkan mencabut dokumen tersebut. Adapun dampak konstitusional terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan persoalan berbeda, yang tidak otomatis diputus oleh MA dalam perkara ini.
Di ranah politik, isu tersebut juga berkembang menjadi perdebatan mengenai mekanisme pertanggungjawaban konstitusional. Namun Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tersendiri. Itu artinya, putusan MA tentang pembatalan Suket tidak dengan sendirinya berarti Wakil Presiden telah kehilangan jabatan atau otomatis memasuki proses pemakzulan.
Tim Redaksi Total Politik.
Sumber: MA RI (Putusan 30 Oktober 2026 dan diminutasi 10 November 2026)/ MK RI (6/10/2026)/ DPR RI/DetikNews (10/11/2026)/ Tirto.id (11/11/2026)
