INTERNASIONAL – Gelombang demonstrasi di sejumlah negara dalam waktu yang relatif bersamaan atau susul-menyusul terus terjadi. Mulai dari Bangladesh, India, Prancis, Brasil, Yunani, hingga Indonesia memperlihatkan satu tendensi pola yang menarik, bahwa keresahan masyarakat tidak selalu berhenti pada persoalan ekonomi.
Upah rendah, pengangguran, kenaikan harga, dan beban hidup memang menjadi sumber ketidakpuasan. Namun, di sejumlah negara, protes justru membesar ketika persoalan tersebut bertemu dengan sumbu politik. Dari ketidakadilan politik, krisis kepercayaan, sampai pada respons pemerintah yang dianggap tidak mendengar suara publik.
Bukan Sekadar Soal Upah dan Pekerjaan
Bangladesh menjadi contoh paling mencolok. Demonstrasi yang berlangsung dramatis dan mematikan dalam sejarah demonstrasi di Bangladesh, yang memakan korban ratusan tewas dan ribuan lainnya terluka pada Juli hingga Agustus 2024. Laporan Kantor HAM PBB pada Februari 2025 memperkirakan hingga 1.400 orang mungkin tewas dalam kekerasan terkait demonstrasi tersebut.
Semuanya bermula dari penolakan mahasiswa terhadap kebijakan kuota 30 persen pekerjaan pegawai negeri bagi keturunan pejuang kemerdekaan 1971 oleh rezim Perdana Menteri Sheikh Hasina. Di tengah terbatasnya akses atau kesempatan kerja bagi generasi muda, kebijakan itu dipandang sebagian demonstran mengurangi prinsip meritokrasi dan menguntungkan kelompok tertentu.
Ketika aparat merespons protes dengan kekerasan, tuntutan mahasiswa berkembang menjadi aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Hasina dan meletus jadi kerusuhan selama berminggu-minggu. Pada 5 Agustus 2024, Hasina mengundurkan diri dari kekuasaan sekaligus Bangladesh, dan melarikan diri ke India. Perkembangan terbaru, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati secara in absentia terhadap Hasina dan sejumlah anggota kabinetnya sejak November 2025, atas tuduhan pembunuhan enam demonstran pada aksi pemberontakan 2024 tersebut.
Dari India hingga Indonesia, Ketidakadilan Menjadi Pemantik
Pola serupa, meski dengan konteks berbeda, terlihat di negara lain. Di India, demonstrasi petani pada 2020 hingga 2021 menolak tiga undang-undang reformasi pertanian. Petani khawatir perubahan tata niaga akan melemahkan posisi tawar mereka dan mengancam kepastian harga hasil panen. Setelah berlangsung lebih dari setahun, pemerintahan Narendra Modi akhirnya mencabut ketiga undang-undang itu.
Di Prancis, protes pada 2023 yang berlanjut hingga Oktober 2026 dipicu rencana kenaikan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Pemerintah beralasan reformasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem pensiun. Namun, banyak pekerja menilai kebijakan itu tidak adil, terutama bagi mereka yang mulai bekerja sejak muda atau menjalani pekerjaan fisik berat.
Kontroversi semakin besar setelah pemerintah menggunakan Pasal 49 ayat 3 Constitution Française (French Constitution/ UUD Prancis) untuk meloloskan kebijakan tanpa pemungutan suara final di parlemen. Persoalan pensiun pun berkembang menjadi perdebatan tentang legitimasi pengambilan keputusan.
Pun di Yunani, gelombang demonstrasi pada 2010 hingga 2012 muncul sebagai respons terhadap kebijakan penghematan yang memangkas upah, pensiun, dan belanja publik akibat krisis utang. Aksi pada Rabu 21 Oktober 2026 tersebut juga disertai penghentian kerja oleh sejumlah kelompok.
Serikat guru sekolah dasar menggelar mogok selama 24 jam, sementara organisasi guru sekolah menengah dan serikat pegawai negeri melakukan penghentian kerja terbatas. Dokter rumah sakit umum turut menggelar aksi nasional, sebagaimana dilaporkan AP dan Reuters (21/10/2026)
Bahkan di Serbia, rezim otoriter yang berkuasa belasan tahun akhirnya tumbang oleh aksi demonstrasi generasi muda yang sudah tak tahan dengan sistem yang korup dan tak adil. Mantan Presiden Serbia Aleksandar Vucic resmi tersingkirkan dari jabatannya sebagai perdana menteri dan presiden sejak 2014. Pemilu ini berlangsung dua tahun selepas mahasiswa menggelar unjuk rasa antipemerintah sejak akhir 2024.
Brasil menawarkan contoh lain. Demonstrasi besar pada Juni 2013 bermula dari kenaikan tarif transportasi umum sebesar 20 sen real di São Paulo. Namun, protes segera meluas menjadi kritik terhadap korupsi, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta besarnya belanja untuk acara olahraga internasional.
Unjuk rasa pun terus berlangsung hingga 2015 berkembang pada tuntutan pemakzulan pada Presiden Dilma Rousseff, yang terjadi hampir 60 kota di Brasil, dengan total pengunjuk rasa mencapai 200 ribu orang.
Semuanya berawal dari persoalan ekonomi, yang bak bara dalam sekam, lantas pada titik kulminasi tersulut membara hampir bersamaan menjadi aksi unjuk rasa masif di bulan Oktober 2026.
Indonesia juga memiliki pengalaman serupa. Demonstrasi Agustus 2024 menolak upaya DPR mengubah aturan pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Setahun kemudian pada bulan yang sama di 2025, gelombang protes kembali membesar setelah persoalan tunjangan anggota DPR bertemu dengan kemarahan publik atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan dalam insiden yang melibatkan kendaraan taktis polisi.
Isunya tidak lagi sebatas tunjangan, tetapi juga menyangkut ketimpangan dan akuntabilitas aparat. Dan protes yang sama kemudian terulang pada Agustus hingga Oktober 2026, ketika sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan. Dari persoalan kebijakan di sektor ekonomi hingga beragam sengkarut di dalam politik, hukum dan demokrasi.
Protes Ekonomi Bertransformasi Menjadi Krisis Legitimasi
Lantas, apa benang merah dari sejumlah peristiwa tersebut?
Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1970) menawarkan penjelasan melalui teori relative deprivation. Ketidakpuasan muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan yang mereka alami. Artinya, orang tidak harus jatuh miskin untuk merasa diperlakukan tidak adil. Kesempatan yang semakin sempit, sementara kelompok tertentu menikmati privilese, sudah cukup untuk menumbuhkan kemarahan sosial.
Namun, kemarahan tidak otomatis berubah menjadi gerakan massa. Sidney Tarrow melalui Power in Movement (1994) menjelaskan pentingnya political opportunity structure, yakni bagaimana peluang dan hambatan politik memengaruhi mobilisasi. Konflik elite, terbukanya momentum politik, serta kemampuan membangun solidaritas dapat memperluas gerakan. Sebaliknya, represi juga bisa membatasi mobilisasi, meskipun dalam situasi tertentu justru memicu perlawanan yang lebih besar.
Di titik inilah persoalan legitimasi menjadi penting. David Beetham dalam The Legitimation of Power (1991) mengingatkan bahwa kekuasaan tidak cukup hanya bersandar pada aturan formal. Kekuasaan juga memerlukan pembenaran yang dapat diterima masyarakat serta bukti persetujuan terhadap hubungan kekuasaan tersebut. Ketika pemerintah dianggap tidak adil, tidak akuntabel, atau menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang, legitimasi politiknya dapat melemah.
Ketiga pendekatan itu membantu menjelaskan mengapa demonstrasi dengan pemicu berbeda bisa berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Kesulitan ekonomi menimbulkan keresahan, persepsi ketidakadilan memperbesar kemarahan, sementara peluang mobilisasi dan respons negara memengaruhi arah gerakan. Ketika kepercayaan terhadap institusi ikut melemah, tuntutan perubahan kebijakan dapat bergeser menjadi tuntutan pertanggungjawaban kekuasaan.
Barangkali langkah yang paling keliru adalah meneropong dan kemudian menyimpulkan bahwa semua demonstrasi itu sebagai urusan perut semata. Padahal, sejatinya masyarakat tidak hanya menuntut kehidupan yang lebih layak. Mereka juga menuntut perlakuan yang adil, kesempatan yang setara, dan pemerintah yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusannya.
Pada akhirnya, ekonomi bisa menjadi sumbu pemantik. Namun, ketika kepercayaan publik ikut terbakar, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar kenaikan harga atau upah yang tak kunjung memadai. Pemerintah mungkin masih memegang kekuasaan, tetapi belum tentu masih memegang kepercayaan rakyat.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Alicia Diahwahyuningtyas & Inten Esti P, “Update 10 Korban Tewas dalam Demonstrasi 28 Agustus-2 September 2025”, Kompas, 2 September 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/02/174500565/update-10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-28-agustus-2-september-2025.
Aline Leclerc, Alexandre Lenoir, Benjamin Keltz dkk.,“French Pension Reform: Three Months of Nationwide Protests”, Le Monde, 13 April 2023, https://www.lemonde.fr/en/politics/article/2023/04/13/french-pension-reform-three-months-of-nationwide-protests_6022805_5.html
Annabel Grossman, “Tears of joy on the streets of Belgrade as student-led movement ends 12 years of Vucic rule in Serbia“, The Independent, 26 Oktober 2026. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgrade-serbia-elections-end-vucic-b3073277.html
David Beetham, The Legitimation of Power, Macmillan, London, 1991.
Elena Kousta, , “General Strike Against the Latest Austerity Measures”, Eurofound, 12 Desember 2012, https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/general-strike-against-latest-austerity-measures
International IDEA, “Indonesia: Protests and Criticism Force Government to Backtrack on Election Law,” Agustus 2024.
Adeng Septi Irawan, “Quo Vadis Demonstrasi NKRI,” Marinews, 10 September 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/quo-vadis-demonstrasi-nkri-0yG
Jonathan Watts, “Brazil: hundreds of thousands of protesters call for Rousseff impeachment” The Guardian, 15 Maret 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/mar/15/brazil-protesters-rouseff-impeachment-petrobas?CMP=fb_us
John Curtis, “Farmers’ Protests in India and Agricultural Reforms”, House of Commons Library, 13 Desember 2021, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9226/
Richard Connor, “Bangladesh court sentences 7 Hasina allies to death”, DW.com, 15 September 2026, https://www.dw.com/en/bangladesh-court-sentences-7-hasina-allies-to-death/a-79276131
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, “Bangladesh: UN Report Finds Brutal, Systematic Repression of Protests,” 12 Februari 2025, https://bangladesh.un.org/en/289108-bangladesh-un-report-finds-brutal-systematic-repression-protests-calls-justice-serious
Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1970.
Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
