YERUSALEM – Para diplomat Inggris meninggalkan gedung konsulat mereka di Yerusalem Timur yang diduduki Israel, setelah Pemerintahan Netanyahu memerintahkan pengusiran, menurut rilis Docuvoice (10/10/2026). Keputusan ini mengurangi jejak diplomatik Inggris di wilayah tersebut, di mana sebelumnya negara itu menjalankan operasi konsuler penuh untuk melayani warga negara Inggris dan mengelola hubungan diplomatik di kawasan.
Pemerintah Israel bulan lalu mengatakan akan menutup konsulat sebagai respons atas keputusan Inggris melarang perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa konsulat tersebut “telah berhenti berfungsi sebagai konsulat.” Ia menambahkan, 20 diplomat Inggris akan meninggalkan Israel, sementara gedung itu akan terus beroperasi dengan tujuh diplomat yang melakukan aktivitas terbatas.
“Israel tidak akan lagi membiarkan serangan diplomatik terhadapnya,” tegas Saar.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband membantah bahwa gedung tersebut akan ditutup. Ia menyatakan bahwa pemerintah Inggris telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Israel untuk menurunkan status konsulatnya di Yerusalem Timur, dan sebuah tim kecil diplomat akan tetap bekerja di kantor yang kini disebut U.K. Mission. Ia menegaskan tujuh diplomat yang tersisa di U.K. Mission akan tetap bekerja dengan pihak Palestina, meski tanpa rincian lebih lanjut.
Retaliasi Diplomatik: Inggris Pertimbangkan Usir Diplomat Israel jika Konsulat di Yerusalem Timur Ditutup
Sebelumnya, Inggris mempertimbangkan untuk mengusir diplomat Israel apabila Israel melaksanakan perintah penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur pekan ini, menurut sejumlah sumber. Israel pada 8 September memerintahkan Inggris menutup konsulat dalam 30 hari dan memindahkan para diplomat, setelah London mengumumkan larangan perdagangan barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Batas waktu 30 hari berakhir pada Kamis, berdampak pada sekitar 30 diplomat Inggris beserta keluarga mereka. Sebagai respons, Inggris mempertimbangkan mengusir diplomat Israel dari Kedutaan Besar Israel di London. Langkah ini akan sangat jarang terjadi di antara sekutu dekat. Meski hubungan tegang, Inggris dan Israel tetap memiliki kemitraan erat di bidang ekonomi, keamanan, dan intelijen.
Kementerian Luar Negeri Inggris dan Israel menolak berkomentar. Seorang pejabat Israel menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap Israel akan dibalas. Sumber kelima menyebut Inggris masih berharap tercapai kesepakatan untuk mencegah penutupan konsulat, dan bila penutupan terjadi, London kemungkinan menunda respons hingga setelah pemilu Israel pada 27 Oktober.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Inggris ikut campur dalam pemilu dengan mengumumkan sanksi. Konsulat Inggris di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, telah beroperasi hampir 200 tahun, jauh sebelum berdirinya Negara Israel pada 1948. Konsulat ini menangani hubungan dengan warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza, serta memberikan layanan konsuler.
Reuters (6/10/2016) melaporkan bahwa penasihat keamanan nasional Inggris, Jonathan Powell, pekan lalu diam-diam mengunjungi Israel untuk mencegah penutupan konsulat, namun gagal mencapai kesepakatan. Inggris juga meminta negara-negara Eropa menekan Israel agar membatalkan keputusan tersebut.
Dalam pengumuman sanksi, Inggris menilai tindakan Israel merusak kemungkinan solusi dua negara. Pemerintahan Netanyahu secara terbuka menolak gagasan kenegaraan Palestina. Inggris, yang tahun lalu mengakui Negara Palestina, menyoroti ekspansi permukiman yang didukung pemerintah Israel dan meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina. Sanksi Inggris akan berlaku tahun depan.
Pemerintahan Prancis dan Kanada turut mengumumkan sanksi, namun Israel tidak mengambil tindakan terhadap Paris atau Ottawa. Insiden ini menyoroti meningkatnya frustrasi di antara sekutu lama Israel atas kebijakan permukiman di Tepi Barat, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. Hampir semua negara dan badan PBB menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, sebuah klaim yang selalu ditolak Israel.
Sumber: Reuters, Timesofpalestine, Associated Press, SFGate, Docuvoice.
