JAKARTA – Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmennya mendukung pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurut dia, pemerintahan yang mengusung agenda antikorupsi tidak boleh membiarkan praktik korupsi terjadi di sekitar pusat kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Budi Arie saat dalam peringatan ulang tahun ke-12 Projo yang digelar di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).. “Enggak bisa ngomong pemerintahan anti-korupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan,” kata Budi Arie.
Dia menegaskan, Projo akan terus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, termasuk memberikan kritik dan masukan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Bagi Budi Arie, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti Projo menutup mata terhadap berbagai persoalan di lapangan. Menurut dia, gagasan sejumlah program pemerintah pada dasarnya sudah baik, tetapi persoalan kerap muncul dalam tahap eksekusi.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” ujarnya.
Dia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi program pemerintah. Bahkan, kata Budi Arie, masyarakat ikut menghitung dan mengawasi pelaksanaan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Masyarakat semakin cerdas. Sekarang tiap hari dihitungin terus, lho. Pakai kalkulator, pakai video, dihitungin nilai MBG,” katanya.
Karena itu, Budi Arie meminta pemerintah memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok paling bawah.
Peningkatan kesejahteraan, lanjut Budi Arie, tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato atau seremoni. Pemerintah harus membuktikannya melalui kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Rakyat jangan cuma jadi mesin pidato doang atas nama rakyat. Tapi korupsi juga, enggak bisa,” tegasnya.
Budi Arie juga menyatakan Projo mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Dia bahkan mendorong agar regulasi mengenai penyitaan aset hasil kejahatan korupsi segera diwujudkan.
“Karena itu kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu,” tegasnya.
Menurut Budi Arie, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Dia menyinggung kasus korupsi yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi sebagai salah satu contoh bahwa praktik korupsi dapat merusak berbagai institusi.
Dia berharap gerakan Projo dapat terus diarahkan untuk memperkuat agenda Indonesia maju dan berkeadilan. “Kesetiaan kita di garis rakyat artinya adalah semua tenaga, semua pikiran, semua perasaan kita, tindakan-tindakan kita memang untuk kepentingan rakyat,” kata Budi Arie.
Budi Arie menambahkan Projo tetap berkomitmen mengawal Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045. “Setia pada perjuangan, teguh dalam prinsip dan terus mengawal Indonesia maju 2045,” tandasnya.*
