JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar rencana memperbaiki dan menetapkan ulang buku pelajaran tingkat SD hingga SMA tidak berubah menjadi proyek pergantian buku secara besar-besaran.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, persoalan utama pendidikan Indonesia bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.
“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata Ubaid, Senin (10/8/2026).
Menurut JPPI, buku ajar memang perlu terus dievaluasi agar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami siswa, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta bebas dari kesalahan materi dan bias.
Namun, pemerintah dinilai tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku.
“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran. Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” ujar Ubaid.
JPPI juga mengingatkan risiko pemborosan anggaran apabila evaluasi buku langsung diterjemahkan menjadi pencetakan ulang jutaan eksemplar buku di seluruh Indonesia.
Ubaid meminta pemerintah lebih dulu melakukan audit menyeluruh terhadap buku yang saat ini digunakan. Audit itu harus menentukan buku yang sudah tidak layak, buku yang cukup direvisi sebagian, dan buku yang masih dapat digunakan.
“Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan,” tegasnya.
JPPI menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Pergantian presiden dan menteri tidak semestinya membuat sistem pendidikan selalu dimulai dari nol.
“Setiap pemerintahan memang ingin meninggalkan legacy. Tetapi legacy pendidikan tidak boleh diukur dari berapa juta buku baru yang dicetak. Legacy pendidikan seharusnya diukur dari apakah anak semakin mampu membaca, berhitung, bernalar, berpikir kritis, dan mendapatkan pendidikan yang bermutu,” kata Ubaid.
JPPI juga meminta penyusunan dan penetapan buku ajar dijauhkan dari kepentingan politik maupun bisnis pengadaan.
Penyusunan buku, kata JPPI, harus berbasis kebutuhan peserta didik dan bukti ilmiah. Prosesnya juga perlu melibatkan guru, akademisi, ahli mata pelajaran, ahli pedagogi, ahli perkembangan anak, kelompok pendidikan inklusif dan disabilitas, serta masyarakat sipil.
Buku juga harus diuji melalui guru dan siswa dari berbagai kondisi daerah. Pengujian tidak hanya menyangkut kesesuaian dengan kurikulum, tetapi juga kemampuan buku membantu siswa memahami pelajaran, membangun rasa ingin tahu, serta meningkatkan literasi, numerasi, dan penalaran.
“Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” ujar Ubaid.
JPPI menegaskan pembenahan buku pelajaran harus menjadi bagian dari reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan program yang berdiri sendiri.
“Kalau setiap lima tahun kita mengganti buku, tetapi kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar anak tetap rendah, berarti yang bermasalah bukan sekadar bukunya, tetapi sistem pendidikannya. Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” pungkas Ubaid.*
