RABAT — Di atas kertas, kunjungan Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu ke Maroko selama dua hari, 15–16 Juli, tampak seperti agenda diplomatik yang lazim. Pertemuan dengan pejabat tinggi, pembicaraan soal pertahanan, keamanan, investasi, hingga kerja sama ekonomi adalah menu yang hampir selalu hadir dalam lawatan antarnegara.
Namun, diplomasi sering kali berbicara lebih banyak melalui tempat yang dipilih, waktu yang ditentukan, dan pesan yang disampaikan daripada sekadar dokumen yang ditandatangani.
Fakta bahwa Maroko menjadi tujuan resmi pertama Lecornu ke luar negeri menunjukkan satu hal: Paris sedang menata ulang strategi geopolitiknya di Afrika Utara.
Di balik kunjungan itu tersimpan pengakuan yang tidak diucapkan secara eksplisit. Pengaruh Prancis di kawasan ini tidak lagi sebesar dulu. Dunia telah berubah, begitu pula Afrika.
Selama puluhan tahun, Prancis menjadi pemain dominan di Afrika Utara maupun kawasan Sahel. Hubungan sejarah, bahasa, ekonomi, dan keamanan membuat banyak negara di kawasan tersebut berada dalam orbit Paris. Tetapi beberapa tahun terakhir, posisi itu mulai bergeser.
China memperbesar investasi infrastrukturnya. Negara-negara Teluk menanamkan modal dalam jumlah besar. Turki memperluas jejaring ekonomi dan diplomatik. Amerika Serikat tetap mempertahankan pengaruh strategisnya.
Di tengah kompetisi yang semakin padat, Prancis membutuhkan pijakan baru. Dan pijakan itu kini bernama Maroko.
Menuju rekonsiliasi
Ironisnya, hubungan kedua negara justru sempat berada pada titik terendah beberapa tahun lalu.
Rentang 2021 hingga 2023 menjadi periode yang tidak mudah bagi Paris dan Rabat. Perselisihan mengenai pembatasan visa, kerja sama peradilan, pertukaran intelijen, hingga sikap Prancis yang dianggap terlalu berhati-hati terhadap isu Sahara Barat perlahan mengikis kepercayaan kedua negara.
Hubungan yang selama puluhan tahun nyaris tak tergoyahkan mendadak kehilangan kehangatannya. Masalah terbesar berada pada Sahara Barat.
Wilayah yang diklaim Maroko tetapi juga diperjuangkan Front Polisario dengan dukungan Aljazair itu telah menjadi salah satu sengketa terpanjang di Afrika. Selama bertahun-tahun Prancis memilih berada di wilayah abu-abu. Paris mendukung Rabat, tetapi tidak pernah secara tegas mengakui kedaulatan Maroko.
Sikap itu memberi ruang diplomatik bagi Prancis, tetapi pada saat yang sama memunculkan frustrasi di Rabat.
Situasi berubah pada 2024. Presiden Emmanuel Macron akhirnya mengambil keputusan yang selama bertahun-tahun dihindari para pendahulunya: mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Satu keputusan politik itu mengubah arah hubungan kedua negara. Kunjungan Lecornu menjadi bukti pertama bahwa pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan diplomatik, melainkan awal dari kerja sama yang lebih luas.
Peneliti hubungan internasional Ouissal Marsaoui menyebut lawatan tersebut sebagai langkah awal untuk menerjemahkan keputusan politik menjadi kebijakan yang nyata.
Menurutnya, Prancis sedang melakukan penyesuaian strategi luar negeri di tengah berubahnya keseimbangan kekuatan di Afrika Utara dan kawasan Sahel.
“Dalam hubungan internasional, sudah menjadi hal yang wajar bagi suatu negara untuk menata ulang posisinya ketika kemitraan tradisional melemah dan pusat-pusat pengaruh baru mulai muncul,” ujarnya seperti dilansir Aljazeera.
Mengapa Maroko?
Pertanyaan berikutnya menjadi menarik. Mengapa Maroko? Jawabannya bukan semata karena kedekatan sejarah. Dalam satu dekade terakhir, Maroko perlahan membangun dirinya menjadi salah satu simpul ekonomi paling penting di Mediterania.
Pelabuhan Tanger Med berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan. Kawasan industri terus diperluas. Koridor logistik menghubungkan Eropa dengan Afrika. Investasi energi terbarukan meningkat. Diplomasi Rabat di Afrika Barat juga semakin aktif.
Maroko tidak lagi sekadar menjadi negara tujuan investasi. Ia sedang memosisikan diri sebagai gerbang menuju Afrika. Bagi perusahaan-perusahaan Eropa, terutama Prancis, posisi tersebut memiliki arti strategis. Memasuki pasar Afrika melalui Maroko jauh lebih mudah dibanding membangun jaringan dari awal di banyak negara sekaligus.
Di saat yang sama, stabilitas politik Maroko menjadi nilai tambah yang semakin penting. Ketika sebagian kawasan Sahel mengalami pergantian pemerintahan melalui kudeta militer dan dinamika keamanan yang terus berubah, Rabat justru tampil sebagai salah satu negara yang relatif stabil.
Stabilitas itulah yang kini menjadi komoditas geopolitik.
Lebih dari sekadar investasi
Yang sedang dibangun Prancis bersama Maroko sesungguhnya bukan hanya hubungan dagang. Profesor ekonomi ENCG Kenitra, Ahlam Qafas, melihat kerja sama ini sebagai peluang bagi Maroko untuk mempercepat transformasi ekonominya.
Investasi memang penting. Namun, menurutnya, nilai terbesar justru berada pada alih teknologi di sektor-sektor yang akan menentukan ekonomi masa depan.
Kecerdasan buatan, big data, manufaktur berteknologi tinggi, hingga digitalisasi industri menjadi bidang yang dipandang mampu membawa Maroko keluar dari posisi sebagai sekadar basis produksi menuju pusat inovasi kawasan.
“Nilai sesungguhnya dari kemitraan ini terletak pada kemampuan Maroko untuk naik ke rantai nilai dengan memperkuat kerja sama di sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan, big data, dan teknologi industri maju, sehingga membantu membangun ekonomi yang lebih kompetitif dan tangguh di masa depan,” jelas Qafas.
Bagi Prancis, manfaatnya tidak kalah besar. Di tengah semakin ketatnya persaingan global di Afrika, hubungan yang lebih erat dengan Maroko memberi peluang bagi Paris untuk merebut kembali sebagian ruang ekonomi yang mulai ditempati para pesaingnya.
Diplomasi yang berubah menjadi strategi
Tidak mengherankan jika agenda yang dibawa Lecornu jauh melampaui urusan perdagangan. Pertahana, intelijen, industri militer, energit, transportasi, teknologi digital, semuanya masuk dalam daftar prioritas.
Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sedang dibangun bukan lagi hubungan transaksional, melainkan kemitraan strategis.
Marsaoui menilai langkah memperluas kerja sama pertahanan memiliki arti simbolik yang sangat kuat. Pengakuan atas Sahara Barat kini mulai diikat ke dalam kerja sama antarlembaga negara.
Dengan demikian, perubahan kebijakan Prancis tidak lagi bergantung pada siapa yang menjadi penghuni Istana Élysée.
“Dibukanya kerja sama di bidang pertahanan dan militer yang berkaitan dengan Sahara menjadikan pengakuan Prancis tertanam dalam institusi negara. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pilihan politik pribadi Presiden Macron, melainkan menjadi orientasi strategis yang berkelanjutan,” kata Marsaoui.
Babak baru di Afrika Utara
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam kunjungan Lecornu bukan sekadar hubungan bilateral. Yang sedang diuji adalah apakah Prancis masih mampu mempertahankan pengaruhnya di Afrika melalui cara yang berbeda dari masa lalu.
Jika sebelumnya sejarah kolonial menjadi fondasi hubungan, kini yang dibutuhkan adalah kepentingan strategis yang saling menguntungkan.
Pendiri Arab Center for Scientific Research and Humane Studies, Nouh El Harmouzi, melihat perubahan itu mulai terlihat. Hubungan Prancis dan Maroko, menurutnya, tidak lagi bergantung pada nostalgia sejarah maupun kedekatan politik sesaat.
Kepercayaan politik perlahan diterjemahkan menjadi kerja sama jangka panjang di bidang pertahanan, perdagangan, hingga keamanan regional.
“Hubungan ini tidak lagi terutama didorong oleh kedekatan sejarah atau keselarasan politik yang bersifat sementara. Kini, hubungan tersebut mencerminkan pergeseran bertahap menuju kemitraan yang didasarkan pada saling ketergantungan strategis, di mana kedua negara semakin memandang satu sama lain sebagai aktor penting dalam menghadapi tantangan jangka panjang di kawasan,” papar Harmouzi.
Karena itu, kunjungan Sebastien Lecornu ke Rabat bukan sekadar perjalanan diplomatik pertama seorang perdana menteri. Ia adalah penanda bahwa Paris telah memilih jalannya.
Di tengah persaingan kekuatan global yang semakin ketat di Afrika, Prancis tidak lagi hanya ingin mempertahankan pengaruh lamanya. Negeri itu sedang berusaha membangun pengaruh baru—dan Maroko dipilih sebagai mitra utama untuk memulainya.*
