JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) Gaza apabila lembaga internasional tersebut dinilai gagal mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Sikap itu menegaskan garis politik luar negeri Indonesia yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan bangsa Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh Muslim Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan itu dihadiri lebih dari 40 ulama dan tokoh umat, termasuk Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis.
Menurut Cholil, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukanlah tanpa syarat. Indonesia, kata dia, tetap memiliki ruang untuk tidak mengikuti keputusan BoP apabila bertentangan dengan sikap nasional Indonesia.
“Beliau memberi respons bahwa Indonesia bisa tidak ikut dalam keputusan BoP jika tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, jika memang tidak bisa melakukan perubahan, Presiden siap keluar dari BoP,” ujar Cholil seperti dilaporkan Antara.
Dalam forum dialog tersebut, Prabowo juga memaparkan alasan awal Indonesia bergabung dengan BoP, lembaga yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr. Ia sekaligus membuka ruang kritik dan masukan dari para ulama dan kiai.
Cholil secara langsung menyampaikan sikap skeptis MUI terhadap BoP, khususnya kekhawatiran jika kehadiran pasukan perdamaian justru berpotensi berseberangan dengan perjuangan rakyat Palestina.
“Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara rakyat Palestina tetap terjajah. Kami ingin Palestina damai dan merdeka,” tegas Cholil.
Menanggapi pandangan tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu mengambil langkah tegas, termasuk keluar dari BoP, jika kebijakan lembaga itu menyimpang dari prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Kata Pak Presiden, jika ada kebijakan yang tidak sesuai, Indonesia akan abstain dan absen. Dan jika memang tidak cocok serta tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP,” lanjut Cholil.
Sikap Presiden Prabowo tersebut juga dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Indonesia jelas: perdamaian di Gaza, perdamaian di Palestina secara menyeluruh, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
“Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan—pertama situasi damai di Gaza, kemudian damai di Palestina, dan akhirnya kemerdekaan Palestina—maka koridor kebijakan Indonesia ada di situ,” kata Sugiono.
Pernyataan ini mempertegas posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menolak segala bentuk kompromi politik internasional yang berpotensi mengaburkan perjuangan kemerdekaan Palestina.*
