BEKASI – Bobroknya tata kelola aset daerah di Kota Bekasi memicu gelombang perlawanan massal. Barisan Muda Bekasi (BMB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi sekaligus menyeret dugaan praktik lancung tersebut ke Inspektorat, Selasa (20/1/2026).
Massa membongkar skandal berlapis, mulai dari misteri hilangnya motor di area parkir parlemen yang terjadi sejak 2025, dugaan penjualan bus Trans Patriot milik BUMD secara ilegal, hingga proses lelang pengelolaan gedung yang dinilai telah dikondisikan untuk memenangkan kelompok tertentu.
Sorotan tajam tertuju pada PT Adhimukti Inti Indonesia selaku pengelola gedung. Meski gagal menjamin keamanan menyusul raibnya kendaraan di area yang seharusnya dijaga ketat, perusahaan tersebut secara janggal kembali memenangkan lelang pemeliharaan bangunan. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik monopoli dan “main mata” dalam proses tender.
Ketua BMB, Juhartono, menilai proses tersebut merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Insiden kehilangan motor sudah diberitakan sejak 2025, tapi tidak ada evaluasi terbuka. Justru pengelola yang sama kembali dimenangkan. Ini memunculkan dugaan kuat adanya monopoli dan praktik KKN dalam proses lelang,” tegas Juhartono di tengah massa aksi.
Ketegangan meningkat saat Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bekasi enggan menemui massa, yang memicu tudingan bahwa otoritas administratif tersebut sengaja menghindari klarifikasi terkait alasan di balik kemenangan berulang vendor yang sama.
Persoalan kian meruncing dengan mencuatnya dugaan penjualan bus Trans Patriot oleh PT Mitra Patriot. Penjualan aset BUMD ini dinilai gelap dan menabrak mekanisme hukum karena dilakukan tanpa transparansi nilai transaksi maupun pertanggungjawaban hasil penjualan kepada publik.
Melalui laporan resmi ke Inspektorat, BMB mendesak dilakukannya audit investigatif menyeluruh. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap seluruh proses lelang serta penelusuran aliran dana dari penjualan aset BUMD. Rangkaian masalah ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa aset daerah perlu dikelola dengan lebih transparan, sehingga penting adanya penegakan hukum.*
