JAKARTA – Berkaca pada kebiasaan lama di institusi pemerintahan yang kerap terjadi menjelang akhir tahun, negeri ini selalu memasuki musim yang paling “produktif”: musim panen pemborosan anggaran.
Jalan yang selama sebelas bulan baik-baik saja tiba-tiba dibongkar. Got yang tak pernah mampet mendadak “direvitalisasi”. Rapat yang bisa selesai lewat satu pesan WhatsApp berubah menjadi seminar dua hari di hotel berbintang. Semua demi satu tujuan suci: menyelamatkan angka serapan anggaran.
Ironinya, tolok ukur kinerja birokrasi masih diukur bukan dari dampak, tapi dari seberapa cepat uang rakyat bisa dihabiskan. Logika yang dipakai sederhana: anggaran itu seperti makanan hendak basi — kalau tidak dihabiskan cepat-cepat, nanti ditarik oleh pusat. Maka lahirlah proyek kilat, belanja panik, dan kegiatan seremonial tak bermakna yang dibungkus istilah manis: “optimalisasi”.
Lebih lucu lagi, negara sudah tahu penyakit ini: penyerapan terburu-buru, belanja tak penting, dan proyek copy-paste yang tak jelas manfaatnya. Namun mencegahnya masih setengah hati. Pengawasan ada, tapi sering datang terlambat. Evaluasi ada, tapi jarang menyentuh aktor utamanya. Yang dipotong justru anggaran pelayanan rakyat, sementara pemborosan kerap disebut “risiko administrasi”.
Sudah saatnya pemerintah tegas: tarik anggaran yang tak relevan, potong belanja yang tak punya urgensi, dan berhenti memanjakan budaya habiskan uang agar terlihat bekerja. Negara tidak miskin, tapi terlalu sering dipermainkan oleh birokrasi yang menganggap anggaran sebagai hadiah akhir tahun.
Jika tradisi ini terus dibiarkan, maka setiap akhir tahun bukan lagi waktu evaluasi, tapi berubah menjadi festival resmi pemborosan anggaran—menghabiskan uang rakyat. Tentu kita tidak tega uang rakyat dihambur-hamburkan.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Advokat, Penulis, Politisi.
