Yasonna ‘Direshuffle’, Megawati: Nggak Apa-Apa

JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengaku sudah mengabarkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Yasonna mengungkapkan respons dari Megawati setelah mendengarkan kabar itu. Sang Ketum PIDP mengatakan reshuffle menteri seperti yang baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lazim terjadi.

“Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu, saya sampaikan, ‘Bu beredar kabar ini’, ‘Ya udah nggak papa, kan lazim, sesuatu yang lazim’,” ujarnya, Senin (19/8/2024).

Megawati, kata Yasonna, memahami reshuffle sebagai seorang mantan presiden sendirinya.

“Kan beliau itu pernah presiden, pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang presiden, dalam siapa yang membantunya. Nggak usah dispekulasilah, tanya perkembangannya. Tinggal sedikit lagi,” lanjutnya.

Dalam reshuffle terkini Jokowi, Yasonna digantikan oleh seorang elite Partai Gerindra, yaitu Supratman Andi Agtas.

Jawaban santai PDIP

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, turut memberikan respons terhadap reshuffleterbaru oleh Jokowi.

Menurutnya, presiden memiliki kewenangan baik untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Hal itu merupakan hak prerogatif yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden.

“Kita menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau,” jelasnya, Senin (19/8/2024).

Said juga mengatakan partainya telah mewakafkan kader-kadernya yang jadi menteri untuk berkontribusi seoptimal mungkin terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga, PDIP akan menghormati keputusan Jokowi manakala dilakukan evaluasi yang mengakibatkan pemberhentian seorang kadernya dari jabatan menteri.

“Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu,” lanjutnya.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: Jawab Kritik Megawati, PAN Sebut Pemilu Sudah Luber Jurdil