JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, baru saja mengunjungi Filipina. Di Manila, ia bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, dan Menteri Luar Negeri, Enrique Manalo. Mereka membicarakan beberapa hal termasuk konflik yang tak kunjung usai di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Dalam kesempatan itu, Blinken menegaskan kembali jaminan AS untuk mempertahankan Filipina dari ancaman militer yang ada di sekitarnya.
“Kami berdiri dengan Filipina dan memperkuat (lagi) komitmen kita terhadap perjanjian pertahanan bersama (dengan Filipina),” tegas Blinken dalam konferensi pers dengan Manalo (19/3/2024).
Pernyataan Blinken itu dilontarkan di tengah meningkatnya ketegangan antara Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal itu diakibatkan oleh tindakan kapal-kapal RRT yang dianggap mengganggu keamanan di wilayah tersebut.
Awal bulan ini, kapal Filipina Unaizah May 4 ditembaki senapan air oleh kapal-kapal penjaga pantai RRT ketika melintasi wilayah laut di lepas pantai Filipina yang disengketakan. Tindakan itu menimbulkan korban luka-luka di pihak Filipina.
Hal itu merupakan aksi terkini dari banyaknya tindakan RRT yang mengganggu kapal-kapal Filipina di wilayah LTS. Belakangan, kapal-kapal RRT memang sering diliput pers menembakkan senapan airnya kepada kapal-kapal yang berbendera Filipina.
Dan itu tidak hanya dilakukan oleh RRT kepada kapal-kapal militer atau lainnya yang penting bagi operasi Filipina di laut. Namun, juga kepada kapal-kapal sipil yang memasuki wilayah LTS untuk mencari ikan.
Serangan itu dilakukan oleh kapal-kapal RRT pada akhir tahun lalu. Dan mengundang reaksi dari Filipina dan AS yang mengutuk serangan tersebut. Beriringan dengan itu, pihak Filipina juga mengklaim kalau kapal-kapal RRT yang terlibat di serangan itu mempersenjatai alat-alat akustik (meriam suara) untuk menyebabkan ketidaknyamanan dan kecacatan sementara awak-awak Filipina.
Hal itu dibahas Blinken saat mengadakan konferensi pers dengan Manalo. Ia menyinggung ‘pelanggaran’ berulang (RRT) terhadap hukum internasional dan hak-hak Filipina. Seperti meriam air, manuver-manuver yang berbahaya, dan penguntitan serta operasi-operasi berbahaya lainnya.
Manalo merespons pernyataan Blinken dengan mengatakan pihaknya mempertegas pandangan bahwa Filipina yang kuat dan mampu (mempertahankan diri) dapat menjadi sekutu yang tangguh untuk Amerika Serikat.
Pada hari yang sama, Presiden Filipina, Ferdinand ‘Bong-Bong’ Marcos Jr, menyatakan, Filipina tidak sedang ‘menusuk beruang’ atau mencari masalah dengan RRT.
Namun, ia menegaskan Filipina harus berbuat lebih banyak untuk mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang semakin besar. “Semenjak bahayanya semakin besar, kita harus berbuat lebih banyak untuk mempertahankan wilayah kita,” tandas Marcos.
Sebenarnya, Marcos telah memperkuat pertahanan Filipina jauh sebelum kunjungan Blinken ke negaranya. Dalam serangkaian langkah yang berlawanan arah dengan pendahulunya, Presiden Rodrigo Duterte, Marcos kembali mendekatkan diri kepada AS.
Beberapa waktu terakhir, ia memberikan akses yang lebih kepada AS untuk menggunakan pangkalan-pangkalan lautnya. Selain itu, Marcos juga meneruskan operasi-operasi patrol gabungan Angkatan Laut (AL) Filipina dengan AS.
Kini pemerintahannya semakin memperjelas kebijakan pertahanan negara yang melibatkan AS. Dan kunjungan Blinken ke Manila sepertinya memberikan lampu hijau kepada Filipina untuk terus meningkatkan hubungan pertahanan Filipina dengan AS.
Kendati kunjungan Blinken yang memberikan ruang bernapas lega bagi Filipina, namun hal itu juga mengundang reaksi RRT. Tak lama, Beijing mengatakan kalau Washington tidak berhak mencampuri urusan-urusan kemaritiman mereka dengan Manila.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Lin Jian, mengatakan kalau “Amerika Serikat bukan pihak yang bersengketa dalam masalah Laut Tiongkok Selatan dan tidak berhak untuk mencampuri urusan-urusan maritim antara RRT dan Filipina.”
Tak berhenti di situ, Lin juga menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin antara Manila dan Washington tidak boleh merugikan kepentingan Beijing. Terlebih, kalau digunakan untuk memperkuat posisi Filipina di LTS yang dianggap ilegal.
“(Hubungan Filipina-AS) tidak boleh membahayakan kedaulatan RRT serta hak-hak dan kepentingan-kepentingan (RRT) di Laut Tiongkok Selatan. Apalagi kalau digunakan untuk menyokong posisi Filipina yang ilegal (dalam sengketa di LTS),” tandas Lin.
Ini menjadi titik baru persitegangan antara Filipina dan RRT di LTS. Terutama dengan semakin agresifnya RRT dalam mengedepankan posisi dan kepentingannya di wilayah LTS yang disengketakan.*
