JAKARTA – Perdebatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu mengemuka setiap kali akan terjadi perubahan kepemimpinan nasional. Pada 2014, perdebatan terkait pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan anggaran infrastruktur mengemuka ketika Presiden Jokowi mulai menjadi presiden untuk periode pertama.
Terkait dengan hal ini, dalam sepuluh tahun terakhir, terlepas dari berbagai lebih dan kurang, Indonesia telah berhasil melewati periode 2014-2024 dengan sangat baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Di mana angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu terjaga, pendapatan negara telah meningkat dari Rp 1.550 triliun di tahun 2014 ke Rp 2.774 triliun di tahun 2023.
Dan belanja negara meningkat ke Rp 3.100 triliun dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 1.770 triliun. Dan dalam 10 tahun terakhir, kebijakan APBN telah terbukti bisa memberikan dampak positif terkait dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan sisi suplai di Indonesia.
Dalam tataran konsep pun, perdebatan terkait alokasi anggaran, apakah harus lebih banyak anggaran rutin, bantuan sosial ataupun infrastruktur, selalu menjadi hal yang renyah untuk didiskusikan. Saat ini, dalam transisi kepemimpinan di tahun 2024, isu terkait APBN kembali muncul.
Pembahasan utama yang muncul adalah terkait dengan pemenuhan pembiayaan dari berbagai program yang hendak dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Terutama pembiayaan program makan siang gratis.
Dalam tataran makro, fungsi kebijakan fiskal bisa kita bagi ke dalam tiga hal; alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003. Fungsi alokasi memiliki arti bahwa APBN harus bisa berperan dalam mengurangi pengangguran dan mengalokasikan anggaran yang efisien.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa APBN harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Sementara fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN harus bisa menjaga fundamental perekonomian nasional.
Dalam menentukan alokasi anggaran, kita perlu memerhatikan hal-hal apa saja yang saat ini harus menjadi perhatian negara. Terkait dengan fungsi stabilisasi, kita bisa melihat bahwa fungsi APBN sebagai stabilisasi telah berjalan dengan baik, terutama dari sudut pandang investor.
Rating Negara Republik Indonesia telah meningkat menjadi BBB S&P, BBB dari Fitch dan Baa2 dari Moody’s, dengan berbagai ukuran dari rasio utang terhadap PDB, debt service ratio dan berbagai ukuran kestabilan menunjukkan fundamental Indonesia sudah sangat baik.
Terkait dengan fungsi alokasi, APBN telah menjalankan perannya dengan sangat baik pula dengan terlaksananya pembangunan infrastruktur yang telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Dengan keberhasilan yang kita capai, saat ini pelan-pelan urgensi peran pemerintah mulai bergeser dari fungsi alokasi dan stabilisasi menjadi fungsi distribusi.
Terdapat beberapa hal yang membuat peningkatan fungsi distribusi APBN ini menjadi penting, yakni: data Bank Indonesia menunjukkan ketimpangan kepemilikan simpanan di Bank saat ini terus terjadi dengan dana yang dimiliki oleh rumah tangga persentasenya terus menurun ke 51% (di bawah rata-rata jangka panjang sebesar 60%). Serta diperkuat pula oleh data LPS terkait dengan semakin menurunnya persentase kepemilikan akun rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta.
Sementara di sisi lain, dominasi kepemilikan dana oleh korporasi swasta non-keuangan meningkat tajam ke 33% (di atas rata-rata jangka panjang sebesar 23%). Uang saat ini dimiliki banyak oleh sektor swasta di tengah daya beli masyarakat yang terbatas, sungguh ironis.
Pelemahan daya beli, yang saat ini muncul dengan frasa populer baru yakni defisit gaji yang saat ini terjadi cukup masif. Bersamaan pula dengan turunnya kecepatan perputaran uang dalam tataran angka makro dan pelemahan data-data terkait konsumsi nasional.
Di sisi lain, ada urgensi untuk meningkatkan sektor ekonomi primer Indonesia, seperti pertanian dan peternakan, di tengah semakin tingginya kecenderungan proteksionisme di berbagai belahan bumi yang bisa men-trigger terjadinya inflasi bahan kebutuhan pokok, dan meningkatnya keharusan untuk menyeimbangkan peran ekonomi desa dan kota.
Fenomena-fenomena di atas membuat urgensi untuk menggenjot fungsi distribusi APBN menjadi semakin penting. Sebab, permasalahan ekonomi nasional saat ini pelan-pelan mulai bergeser dari urgensi untuk meningkatkan produktivitas, kepada urgensi untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan meningkatkan PDB nominal. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara riil masih berada pada angka 5%,
Terkait dengan kekhawatiran terkait peningkatan utang negara, paper terbaru di tahun 2023 dari Prof Atif Mian (Princeton), Amir Sufi (Chicago) dan Ludwig Straub (Harvard), yang berjudul “A Goldilocks Theory of Fiscal Deficit”, menyatakan bahwa dalam beberapa situasi, ruang untuk kebijakan “free lunch” itu ada dan kenaikan rasio hutang negara bisa terjadi dalam kondisi fiskal defisit yang rendah maupun tinggi.
Syarat utama keberhasilan strategi fiskal defisit lebar berhasil adalah adanya sensitivitas yang tinggi dari PDB nominal terhadap tingkat belanja fiskal. Belanja pemerintah harus mendatangkan multiplier ekonomi yang besar.
Dalam fiskal defisit yang rendah, namun terjadi dengan pertumbuhan PDB nominal yang rendah, maka rasio hutang akan naik. Di sisi lain, walaupun fiskal defisit meningkat lebih tinggi, tapi bisa diimbangi oleh pertumbuhan PDB nominal yang tinggi pula, dampak pelebaran fiskal defisit ini akan menjadi positif.
Hal ini dikarenakan defisit yang meningkat akan meningkatkan sisi permintaan dari ekonomi dan membuat nilai hutang negara turun, bersama dengan inflasi yang muncul. Dampak tidak langsung dari peningkatan pertumbuhan PDB Nominal yang cepat akan bisa menetralisir dampak dari kenaikan defisit fiskal.
Dalam konteks Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, hal yang menjadi pembahasan adalah terus menurunnya pertumbuhan PDB Nominal, yang di kuartal 4 tahun lalu tercatat sebesar 3.67% dari tahun ke tahun. Rendahnya pertumbuhan PDB nominal ini menunjukkan pentingnya dorongan besar dalam perekonomian.
Kalau pertumbuhan PDB nominal tetap pada tataran yang rendah seperti ini, tanpa peningkatan defisit fiskal pun rasio hutang negara akan tetap meningkat dan debt service ratio tetap terancam dikarenakan tidak meningkatnya prospek pendapatan pajak.
Kalau kita tidak bisa mendorong pertumbuhan PDB nominal, maka kondisi saat ini akan berujung pada masalah pertumbuhan pendapatan baik di sisi perusahaan maupun perorangan, dengan su terkait pendapatan pajak tentunya akan menjadi masalah lanjutan. Dengan defisit fiskal yang kecil pun tingkat rasio hutang kita akan meningkat dikarenakan terjadinya perlambatan PDB Nominal.
Di sisi lain, pendapat populer tentang rendahnya tabungan nasional Indonesia dari sisi saving-investment gap, saat ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi, karena data gross domestic saving Indonesia saat ini sudah berada dalam persentase yang semakin tinggi.
Data Bank Dunia menunjukkan tingkat tabungan nasional Indonesia di tahun 2022 sudah berada pada 39.2%, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang berada pada 33.4%.
Menariknya, tingkat gross domestic saving terhadap PDB Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Malaysia, yang berada 22.83% dan 30.74%. Perlahan tapi pasti, bonus demografi membuka banyak ruang untuk menggenjot perekonomian menjadi lebih cepat.
Di sisi lain, semakin rendahnya porsi dana pihak ketiga yang dimiliki rumah tangga, tanpa adanya perubahan struktur ekonomi, kita akan melihat kondisi “indebted demand”, dimana pertumbuhan ekonomi akan terjadi bersamaan dengan kenaikan hutang rumah tangga. Ini tentunya hal yang ingin kita hindari.
Karena itu, peningkatan fungsi distribusi dari APBN sebaiknya mulai menjadi prioritas. Berbagai riset menunjukkan, kalau kita mendorong perekonomian lewat kenaikan hutang rumah tangga, ini akan cenderung menjadi bom waktu di masa depan.
Makan siang gratis sebagai instrumen fungsi distribusi fiskal
Terkait dengan program makan siang gratis, jika dilaksanakan dengan baik, program ini bisa menjadi instrumen distribusi fiskal yang mumpuni, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara yang sedang berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di 76 negara, program makan siang gratis telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan, modal manusia dan memberikan dampak ekonomi yang baik.
Terkait dengan isu peningkatan peran distribusi fiskal, ketimpangan kepemilikan aset likuid yang terjadi seperti dijelaskan diatas bisa dinetralkan lewat kebijakan makan siang gratis. Kebijakan ini akan membuat ruang untuk peningkatan belanja masyarakat menjadi nyata, ditengah fenomena defisit gaji dan penurunan daya beli.
Dalam pelaksanaannya, desain kebijakan yang sesuai untuk masing-masing wilayah mutlak diperlukan, dengan mengoptimalkan dampak ekonomi dan efisiensi anggaran sesuai dengan profil masing-masing wilayah.
Wilayah yang memiliki rantai pasokan dan infrastruktur yang telah baik, pelaksanaannya bisa dilakukan dalam bentuk food stamp dengan melibatkan UMKM setempat akan memberikan dampak kesejahteraan dan makroekonomi yang optimal dan efisien.
Di tempat dengan kualitas infrastruktur dan rantai pasok yang belum memenuhi standar, pendirian central kitchen akan memberikan dampak yang maksimal. Perencanaan yang mumpuni terkait eksekusi harus menjadi perhatian yang penting.
Debat selanjutnya terkait makan siang gratis, adalah tentang dampak APBN. Apakah APBN akan terdampak negatif lewat peningkatan belanja makan siang gratis? Pendapat terkait dampak negatif ini akan valid kalau belanja yang dilakukan ini tidak memberikan multiplier ekonomi dan tidak melibatkan pelaku ekonomi yang lain, dalam konteksKeynesian multiplier.
Dalam pelaksanaannya, jika kebijakan makan siang gratis dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam perekonomian, termasuk UMKM swasta dan merekrut tenaga kerja baru, sebaiknya ini dijadikan kesempatan untuk meningkatkan basis pajak dengan mewajibkan semua yang terlibat untuk memiliki NPWP.
Dengan ini, setiap rupiah yang dibayarkan untuk kegiatan makan siang gratis akan kembali pada pemerintah dalam bentuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proporsi impor dari kebutuhan terkait makan siang gratis sebaiknya diminimalisir.
Kebijakan industri terkait dengan pembangunan industri terkait, terutama industri pangan dan susu wajib dilaksanakan. Selain berfungsi sebagai pendukung program makan siang gratis, meningkatnya tensi perdagangan global dan resiko geopolitik meningkatkan urgensi bagi berbagai negara untuk self-sufficient untuk kebutuhan dasarnya.
Terkait pembahasan ICOR dan keterbatasan perekonomian, terdapat beberapa fakta menarik. Negara seperti China dan Korea dalam pembangunan ekonominya, bisa melaksanakan investment driven ekonomi dan memberikan dampak yang maksimum bagi perekonomiannya dikarenakan mereka berinvestasi di dalam kondisi dunia yang menuju globalisasi, sehingga dampak positif perekonomian muncul dari sisi net ekspor.
Pada kasus Indonesia, ketika kita melaksanakan investasi tanpa memikirkan mesin pertumbuhan konsumsi dalam negeri, ditengah konteks deglobalisasi, kita akan terperangkap pada kondisi ICOR tinggi yang saat ini sudah mencapai 6.2. Menghadapi resiko-resiko global yang ada didepan, men support pertumbuhan konsumsi dalam negeri justru jauh lebih penting.
Usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri, termasuk makan siang gratis, dalam sisi ini justru akan bisa menurunkan tingkat ICOR dengan memacu pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam negeri, ditengah tensi geopolitik dunia yang semakin memburuk, dan akan menjadi sarana kebijakan counter-cyclical yang tepat guna.
Terkait pendanaan, debat selalu muncul terkait dengan kapasitas APBN. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa saat ini Indonesia memang membutuhkan dorongan fiskal (fiscal impulse) yang lebih besar ditengah adanya resiko perlambatan dunia. Pelebaran defisit untuk peningkatan belanja dengan multiplier tinggi mutlak dibutuhkan untuk menggenjot perekonomian.
Di tengah potensi kita untuk mengejar Indonesia maju di tengah perlambatan ekonomi dunia, gebrakan mutlak dibutuhkan. Lembaga rating juga belakangan lebih menyorot kemampuan Indonesia untuk meningkatkan pendapatan pajak sebagai syarat mutlak untuk menaikkan rating.
Kenaikan pendapatan pajak di tengah perlambatan ekonomi dunia, hanya akan bisa dilakukan dengan memberikan dorongan besar bagi perekonomian dalam negeri.
Di sisi lain, terdapat beberapa ruang lain yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi sumber pendanaan diluar APBN, yakni dari peningkatan peran sektor swasta dan BUMN. Saat ini, data Bank Indonesia menunjukkan dana yang dimiliki oleh korporasi swasta di perbankan mencapai jumlah tertinggi dengan persentase sebesar 33% dari total dana pihak ketiga, dan total aset BUMN telah mencapai Rp10.000 triliun bisa ikut berperan dalam memberikan dampak positif pembangunan modal manusia bangsa.
Mekanisme yang tepat untuk menjaring pihak swasta dan BUMN tentu adalah hal yang harus dikaji, sehingga target pembangunan nasional bisa dicapai dengan memberikan dampak positif bagi semua stakeholder perekonomian.
Sebagai penutup, kita harus mengingat bahwa waktu kita terbatas. Bonus demografi akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun kedepan, sementara perekonomian nasional dihadapkan pada tingginya likuiditas di balik lesunya daya beli dan aktifitas sektor riil. Langkah pemerintah untuk meningkatan peran distribusi akan jauh lebih memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia kedepannya.
Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Versi Bahasa Inggris tulisan ini, terbit di mingguan Independent Observer, No.310/Vol/07, 22-28 March 2024.
