JAKARTA — Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai ramainya polemik “Tembok Ratapan Solo” di media sosial sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kreativitas, bukan sebagai upaya serius yang berdampak negatif bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Anggap saja itu bagian dari kreativitas koran. Saya enggak tahu maksudnya itu baik atau buruk,” ujar Hasan dalam Diskusi dan Ngabuburit Politik yang digelar Total Politik di Cafe Se Kopi, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
Namun, ia menekankan bahwa upaya mendegradasi figur politik justru kerap berujung sebaliknya. Menurutnya, figur yang ‘sedang diam’ bisa kembali terangkat ketika menjadi sasaran serangan.
Hasan mengibaratkan situasi tersebut seperti mobil yang sedang diam lalu ditabrak. “Yang salah justru yang menabrak. Orang yang tadinya diam malah jadi terangkat,” katanya.
Ia menilai, meski Jokowi kembali ke Surakarta (Solo), namun magnet pembicaraan publik masih kuat tertuju kepadanya. Bahkan dibandingkan figur lain, termasuk wakil presiden maupun tokoh politik muda, daya tarik Jokowi dinilai tetap dominan.
Menurut Hasan, harapan agar Jokowi sepenuhnya lepas dari politik setelah tidak lagi menjabat presiden adalah anggapan yang tidak realistis.
Ia mengingatkan rekam jejak Jokowi selama dua dekade berkecimpung di politik, dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.
“Berharap Pak Jokowi sama sekali tidak ngurusin politik itu sebuah kenaifan yang luar biasa,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, kepulangan Jokowi ke Solo tidak berarti ia berhenti dari aktivitas politik. “Orang Solo boleh berpolitik, sama seperti orang Jakarta, Bogor, Surabaya, atau daerah lain,” ujarnya.
Hasan juga menilai dinamika politik terkini menunjukkan Jokowi masih akan menjadi sasaran kritik dan perdebatan ke depan.
“Orang-orang yang mengaku tidak suka nama Pak Jokowi dibicarakan, justru terus membicarakannya. Seolah-olah obat sariawan bibir mereka adalah membicarakan Presiden Jokowi,” pungkas Hasan.
Sementara itu, Jokowi sebelumnya menyatakan akan kembali ke Solo dan fokus pada aktivitas pribadi, meski tetap memberi sinyal dukungan politik, termasuk membantu pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga ke tingkat desa.*
