‘Partai Harus Cegah Kotak Kosong di Jakarta’

JAKARTA – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya fenomena ‘kotak kosong’ di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 mendatang.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan Pilgub DKJ 2024 sebenarnya punya kemungkinan untuk menghadirkan dua sampai empat pasangan calon (paslon).

“Kalau kita lihat struktur kekuasaan di level Jakarta itu sebenarnya memberikan peluang untuk terjadinya lebih dari dua pasangan (calon), mungkin tiga pasang. Karena kalau kita lihat dari sisi distribusi suara partai-partai, itu sebenarnya potensial terbentuk tiga mungkin empat pasang,” ujarnya dalam acara media briefing bertajuk “Peta Kompetisi dan Dinamika Pilkada 2024,” Hari Kamis (8/8/2024).

Mempertimbangkan potensi tersebut, Arya khawatir jika fenomena kotak kosong terjadi di Pilgub DKJ 2024.

Arya menjelaskan kalau Pilgub DKJ 2024 dilatarbelakangi oleh persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 kelak. Siapa yang terpilih dalam Pilgub DKJ 2024 berpotensi untuk maju mempertaruhkan kursi kepemimpinan nasional nantinya.

“Jadi kepala-kepala daerah yang potensial di pilkada ini tentu akan menjadi semacam kandidat yang bisa dilirik juga dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2029. Nah karena situasi seperti itu tentu orang-orang yang maju di pilkada itu akan jadi kompetitor dari siapapun yang nanti akan berkontestasi,” lanjutnya.

Arya menduga ada skenario di balik wacana Pilgub DKJ 2024 hanya melawan kotak kosong. Salah satunya adalah kekhawatiran beberapa pihak kalau mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, berpotensi jadi salah satu penantang dalam Pilpres 2024.

“Sebenarnya kenapa ada desain untuk kotak kosong ini? Jawabannya mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin dia karena Pemilu 2029. Karena mungkin Pak Anies dianggap potensial sebagai kandidat di 2029,” lanjutnya.

Kemungkinan yang kedua adalah perihal jauhnya perbedaan tingkat elektabilitas antara Anies dengan calon kompetitornya di Pilgub DKJ 2024. Hal itu menjadi kekhawatiran beberapa pihak yang wujud dalam bentuk wacana melawan kotak kosong di Jakarta.

“Yang kedua mungkin juga terkait soal jarak elektabilitas yang cukup tinggi di antara Pak Anies mungkin dibandingin dengan kompetitornya,” ucap Arya.

Menanti keberanian PKS, PKB, NasDem, dan PDIP

Oleh karena itu, Arya mendesak partai-partai politik (parpol) untuk mengambil langkah drastis dalam rangka membangun demokrasi dan kompetisi yang sehat.

“Caranya menurut saya kita harus desak partai-partai ini supaya mereka, terutama partai-partai seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), NasDem, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan mungkin juga PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk punya komitmen untuk membangun demokrasi dan kompetisi yang sehat,” tegasnya.

Akan tetapi, Arya menaruh skeptisme terhadap PKS yang beberapa waktu lalu memberikan dukungan kepada Bobby Nasution di Pilgub Sumatra Utara (Sumut) 2024. Menurutnya, sikap PKS punya kemungkinan turut dipengaruhi di Pilgub DKJ 2024 nanti.

“Sekarang sebenarnya masih terbuka peluangnya. PKS kemarin sudah memberikan warning kepada Pak Anies ya, kalau dalam 40 hari nggak dapat tiket kita akan coba komunikasi.Bisa jadi PKS, kalau lihat kecenderungan PKS di Sumatra Utara mendukung Bobby, nggak menutup kemungkinan PKS di Jakarta juga bisa terpengaruh,” ujarnya.

Bolanya kini berada di tangan PKB, Partai NasDem, dan PDIP untuk memastikan kemunculan calon lainnya yang akan mencegah Pilgub DKJ 2024 jadi ajang melawan kotak kosong.

“Berarti kan sekarang tinggal ada tiga, PKB, NasDem, dan PDIP. NasDem mungkin juga bisa. Berarti kan sekarang bolanya ada di PDIP dan NasDem. Nah caranya adalah apakah PDIP dan NasDem ini bisa bertemu dan berkoalisi?” tandasnya.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: PKS Lirik RK, Anies Yakin Bisa Maju di Pilgub Jakarta